Borneo Tribune

Border di Tangan Forum Rektor

By Andry

Para rektor di kampus negeri maupun swasta berkumpul di Kota Pontianak. Cerdik cendikia ini mengupas tuntas masalah border/perbatasan yang selama ini menjadi halaman belakang pembangunan.

PONTIANAK-“Saya merasa agak sulit berbicara di dalam forum malam ini. Walaupun saya sering tampil dan berbicara di banyak forum lainnya. Ini karena banyak sekali para senior saya yang berada di hadapan saya malam ini. Karena bagaimana pun juga saya merupakan bagian dari keluarga besar dosen di Universitas Tanjungpura,” ungkap Ketua DPRD Kalbar, Ir H Zulfadhli saat memberikan sambutan dalam ramah tamah di Forum Rektor Indonesia di Grand Hotel Mahkota, Pontianak, Kamis (15/5) kemarin.

Hadir dalam ramah tamah tersebut, Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor IPB, Prof. Dr. Ir Djoko Santoso, M.Sc, Rektor Untan, Dr.H Chairil Effendy, MS dan para rektor lainnya dari seluruh Indonesia.

Zulfadhli mengucapkan rasa terima kasih kepada para rektor yang telah berkenan hadir di Kota Pontianak dalam agenda Forum Rektor Indonesia. Tak lupa dia mengatakan semoga para rektor merasa betah selama berada di kota ini.

Ketua DPRD Kalbar termuda se-Indonesia ini mengaku tema yang bakal dibahas di dalam forum ini merupakan tema yang sangat strategis. Bahkan dia mengatakan bahwa tema “Penetapan Status Hukum Kawasan Perbatasan: Langkah Awal Menciptakan Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI” tidak hanya berguna bagi daerah Kalbar saja, melainkan juga berguna bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. “Karena sesungguhnya wajah rakyat Indonesia itu bisa dilihat melalui wajah para rakyat yang berada di daerah perbatasan antarnegara,” geloranya yang disambut dengan tepuk tangan tanda setuju.

Kata Zulfadhli yang juga alumnus IPB ini, selama ini daerah perbatasan Kalbar belum memperoleh status hukum yang jelas, sehingga membuat daerah ini lebih dikenal dengan sebutan wilayah ilegal. Istilah ini populer di masa Kapolda Nanan Sukarna yang tegas menekan praktik illegal logging, illegal fishing, illegal mining, sampai woman traficking.

Legislator partai Golkar ini juga mengatakan sesungguhnya Pemprov dan DPRD Kalbar telah pula melakukan sekaligus memperjuangkan persoalan status hukum wilayah perbatasan Kalbar sampai ke pemerintah pusat dengan beragam cara maupun upaya. Namun hingga kini persoalan itu belum juga dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Semua upaya telah pula kita lakukan. Hanya minta merdeka saja yang belum dilakukan,” candanya sembari disambut dengan riuhnya tepukan.

Selaku Ketua DPRD Kalbar yang merupakan representasi dari masyarakat Kalbar, dia mengharapkan Forum Rektor Indonesia dapat memberikan suatu rekomendasi yang berguna kepada pemerintah pusat terkait status hukum daerah perbatasan di Kalbar. Sehingga pemerintah pusat dapat mengakomodir terkait status hukum di daerah perbatasan Kalbar. “DPRD Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan Forum Rektor Indonesia dapat menghasilkan sesuatu yang berarti dalam bentuk rekomendasi terhadap status hukum kawasan perbatasan di Kalimantan Barat,” pintanya tulus.
Di tempat yang sama, Rektor Untan dalam sambutannya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada para rektor yang telah berkenan hadir dalam Forum Rektor Indonesia di Kalbar. Dia juga berharap para rektor dapat memberikan sumbangsih yang terbaik melalui kajian maupun analisis secara ilmiah dan mendalam terhadap tema “Penetapan Status Hukum Kawasan Perbatasan: Langkah Awal Menciptakan Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI”. ”Mudah-mudahan kajian para rektor itu berguna bagi bangsa dan negara Indonesia,” ungkap dia.

Chairil juga mengungkapkan bahwa sampai dengan acara ramah tamah pada malam hari ini sebanyak 15 rektor yang baru hadir di Kota Pontianak dari sebanyak 30 orang rektor yang telah menyatakan comfirm hadir dalam acara ini. ”Insya Allah besok pagi akan ada lagi para rektor yang menyusul hadir dalam acara ini,” imbuhnya lagi.

Rektor Untan ini berharap agar para rektor dapat merasa betah dan kerasan saat berada di Kota Pontianak. ”Mudah-mudahan para rektor merasa betah berada di Pontianak,” kata Chairil.

”Ini merupakan agenda penting bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” ungkap Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Ir Djoko Santoso, M.Sc dalam sambutannya. Dia juga mengatakan selama ini orang hanya sering berada di tempat yang nyaman dan enak saja. Namun sekali-kali perlu juga berada di daerah yang sedang berkembang dan turut memikirkan persoalan status hukum wilayah perbatasan di daerah tersebut.

Dia juga mengaku bahwa Forum Rektor Indonesia merupakan lembaga yang sangat besar dan luas di Indonesia. Bahkan mungkin forum ini lebih besar dari partai yang ada di Indonesia. Sebab, jelas dia, seandainya semua rektor dan ditambah lagi dengan mahasiswa yang ada di Indonesia digabungkan menjadi satu, tentu jumlahnya akan sangat besar sekali. ’Forum Rektor Indonesia paling besar. Mungkin lebih besar dari partai politik,” canda Rektor Institut Teknologi Bandung ini disambut dengan tepukan dan tawa dari tamu yang hadir.

Djoko mengatakan bahwa Forum Rektor Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap status hukum kawasan perbatasan di Kalbar. Dia juga mengaku telah melihat draft rancangan status hukum yang dibuat FRI di Kalbar. Draft ini juga sudah cukup baik, dan hanya saja perlu diperbaiki redaksionalnya saja. ”Tapi secara garis besar draft ini sudah baik,” papar Djoko.

Tak lupa raktor ITB ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan DPRD Kalbar yang telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan ini. ”Mudah-mudahan karya kita ini bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” tandasnya. ■