Borneo Tribune

‘Bau Pesing’ Pupuk Menguap Rp 15 M Setiap Bulannya

By.Hairul Mikrad

PONTIANAK-Setiap bulannya, Kalbar dirugikan sekitar Rp 15 miliar akibat ‘permainan’ pupuk bersubsidi. Nilai tersebut hanya untuk satu jenis pupuk saja, sementara petani semakin kesulitan memperoleh bahan yang mampu menyuburkan tanaman tersebut.
Kondisi petani semakin terjepit dengan rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan Juni mendatang. Pihak kepolisian diminta serius membongkar ‘sindikat’ yang sudah menggurita di Kalbar ini. Indikasi oknum-oknum DPRD yang menerima ‘persekot’ juga perlu diusut.
“Untuk satu jenis pupuk saja, Kalbar setiap bulannya dirugikan sekitar Rp 15 miliar. Mari kita hitung, pupuk bersubsidi jenis urea satu kilogramnya Rp 1800 dan non subsidi Rp 4800/kg sehingga terjadi selisih sebesar Rp 3000/kg. Satu bulan Kalbar membutuhkan dan dipasok sebanyak 5 ribu ton. Kalau dikalikan maka mencapai Rp 15 miliar dari selisihnya saja,” papar Anggota DPRD Kalbar, Ir Harry Triyoga, Minggu kemarin.
Lantas dari mana letak kesalahannya? Menurut Yoga, alur pupuk sampai ke Pontianak berawal dari petani mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi yang secara kolektif dikumpulkan distributor dan kemudian dijadikan PO ke perusahaan pupuk yang ditunjuk pemerintah.
Dari perusahaan pupuk tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan pupuk sesuai permintaan melalui badan usaha yang menjadi mitra untuk mendistribusikan di Kalbar kepada distributor.
“Dari Kapal seharusnya langsung masuk ke gudang milik badan usaha yang menjadi mitra, namun ada yang langsung masuk ke truk dan diangkut ke distributor, ini yang tidak boleh. Bila masuk gudang badan usaha yang menjadi mitra tadi, baru dipilah mana karung yang rusak dan diganti. Bukan penggantian di gudang distributor, itu yang salah,” urainya.
Yang aneh, kata Yoga, di gudang tempat perusahaan tersebut menyimpan pupuk di Kalbar ini ternyata masih banyak yang berlabel bersubsidi dibandingkan non subsidi, tetapi kenyataan yang beredar ke petani malah pupuk non subsidi yang seharusnya bersubsidi.
“Untuk ini, kita minta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ‘sindikat’ pupuk ini. Kasihan petani yang semakin terjepit. Saat ini, berapapun harga pupuk, petani terpaksa membeli padahal ada pupuk bersubsidi tetapi diganti ’baju’ saja. Ini baru satu jenis, berapa kerugian negara. Tinggal hitung saja berapa jenis pupuk bersubsidi yang masuk ke Kalbar,” tukasnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar ini juga mempersilahkan kepada pihak kepolisian ataupun KPK mengusut indikasi adanya oknum-oknum DPRD yang mendapat ’persekot’ dari kasus pupuk ini. ”Agar tidak menjadi pertanyaan dan desas-desus, indikasi oknum dewan mendapatkan ’hadiah’ juga harus diungkap karena ini menyangkut citra lembaga wakil rakyat,” pungkasnya.